oleh

PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA MASSAL

banner 728x90

Oleh :

Yan LarasMalahayatiMahqfiroh, S.Kep,.Ns.

Mahasiswa Magister IlmuForensik

UniversitasAirlangga Surabaya

Apakah ilmu forensic itu? Ilmu forensic merupakan penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegak hokum dan keadilan. Tugas ahli forensic yaitu membantu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, penasehat hukum) dalam mengungkapkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Tujuan utama ahli forensic disini adalah untuk melakukan identifikasi terhadap korban akibat bencana yang dapat dipertanggung jawabkan secara sah oleh hokum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guidline. Ilmu forensic tidak hanya mempelajari tentang kedokteran forensic namun ada banyak cabang ilmu lainnya seperti antropologi forensik, computer forensik, psikiatri/psikologi forensik, kimia forensik, fisika forensik, odontology forensic dan ilmu lainnya.

Belakangan ini, sering terjadi bencana yang melanda Indonesia, terjadinya gempa bumi di Lombok, gempa bumi dan tsunami di Palu,Sigit dan Donggala, jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang merenggut ratusan hingga ribuan nyawa manusia. Kita ketahui bahwa wilayah NKRI secara geografis terletak pada wilayah yang rawan terhadap bencana alam, wilayah dengan banyak aktivitas tektonik karenater letak diantara lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng pasifik, sertab erlokasi di cincin api pasifik, yang memiliki paling banyak gunung berapi aktif diseluruh dunia. Indonesia sendiri juga merupakan Negara dengan tingkat kerentanan bencana terbesar kedua di dunia setelah Bangladesh. Bencana merupakan suatu kejadian yang mendadak dan tidak terduga, dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Bencana mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda, korban manusia baik itu cidera maupun meninggal dunia. Bencana alam yang sering terjadi seperti tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, angin putting beliung, wabah penyakit, ledakan bom, kebakaran bangunan, kekeringan, kebakaran hutan, kapal tenggelam dan masih banyak lagi.

Beberapa dasar hokum dalam melakukan identifikasi korban bencana menurut pasal UU nomor 2 pasal 14 tahun 2002. Pasal 120 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik mengangap perlu, ia dapat minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal133 ayat 1 KUHAP berbunyi dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa pidana, ia berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. KUHAP pasal 179 (1) berbunyi setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Menurut UU no 36 tahun 2009 pasal82 tentang kesehatan dan pasal 118 (1) yang berbunyi mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi. Karena pada dasarnya identifikasi korban bencana missal baik itu meninggal masih merupakan bagian dari pelayanan kesehatan mengingat korban meninggal adalah korban juga.

Identifikasi bencana missal pertama kali dimulai pada tahun 1978 ketika terjadi ledakan di Spanyol yang menewaskan 150 orang. Identifikasi itu sendiri merupakan pengenalan individu berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang membedakannya dari yang lain baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Sedangkan identifikasi missal merupakan proses pengenalan jati diri korban massal yang terjadi akibat bencana.Seringkali korban mati akibat bencana missal ditemukan dalam kondisi tidak berbentuk, hancur, trauma berat, membusuk, tenggelam, terbakar menjadi abu, separuh terbakar, terkubur ataupun kombinasi bermacam keadaan sehingga sangat sulit untuk mengenalinya. Korban-korban meninggal dalam kasus tersebut perlu dilakukan identifikasi, karena akan menjelaskan secara hokum seseorang masih hidup atau sudah mati, yang juga merupakan hak dari ahli waris korban, disamping itu juga berkaitan dengan klaimasuransi, pensiunan, memenuhi kebutuhan etis dan kemanusiaan terhadap keluarganya, administratif, klaim dalam hokum public dan perdata, sebagai awal dalam penyelidikan, dan memastikan status pernikahan.

Bagaimana melakukan identifikasi korban bencana massal ? bisa dilakukan secara visual kita bisa melihat jeniske lamin, tinggi badan, berat badan, warna kulit, rambut, kuku, warna mata danse bagainya, pakaian, property/ barang yang ditemukan, sidikjari, ditemukan tato atau cacat, catatan medis, golongan darah dan DNA.

Identifikasi korban bencana missal atau biasa disebut DVI merupakan prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban dalam sebuah insiden atau bencana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta merupakan bagian dari investigasi, rekonstruksi tentang sebab bencana. Proses dari identifikasi itus endiri meliputi 5 fase dimana setiap fase memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya yang terdiridari: 1) pemeriksaan di TKP, 2) Pengumpulan data-data post mortematau data hasil pemeriksaan forensik  yang ditemukan pada jenazah korban, 3) Ante Mortem yaitu pengumpulan data yang penting sebelum kejadian atau pada waktu korban masih hidup, 4) reconsilition merupakan pencocokan data dengan berbagai metode identifikasi berupa identifikasi primer yaitu: sidikjari, catatan gigi, dan DNA, kenapa Gigi dapat sangat bermanfaat untuk identifikasi ? karena merupakan jaringan paling keras dalam tubuhd ansangat spesifik secara individual. Identifikasi melalui gigi dapat dilakukan baik darisegi bentuk dan posisi gigi. Kemudian metode selanjutnya melalui identifikasi sekunderberupa: temuan medis, dan barang milik korban. 5) Debriefing merupakan evaluasi dari pelaksanaan DVI. Prinsip utama dalam pemeriksaan forensika dalah mendapatkan bukti secepat mungkin, olehkarenatubuhmanusiamerupakansuatubarangbuktibiologis yang datanya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Adapun hambatan dalam melakukan identifikasi tersebut adalah dalam mengumpulkan data antemortem yang dibutuhkan, misalnya data sidik jari dari SIM, rekam medis semua penduduk Indonesia yang perna hmelakukan pemeriksaan gigi, karena masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan pemeriksaan gigi secara teratur.

Identifikasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat  agar  mendapatkan informasi yang  terbaru dan akurat serta sebagai proteksi masyarakat jika terjadi bencana di kemudian hari. Hal ini juga dapat memberikan ketenangan psikologis bagi keluarga dengan adanya kepastian identitas korban. Dengan melakukan identifikasi maka dapat mengenali korban mati maupun yang masih hidup, sehingga dapat dilakukan upaya perawatan dan mendoakan. Korban yang telah diidentifikasiakan dikembalikan pada keluarganya untuk dimakamkan. Apabila korban tidak teridentifikasi maka data post mortem jenazah dan pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab organisasi  DVI.(###)

 

Bagikan

Tentang Penulis: Adjie Satria

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed