oleh

BUPATI MENGHIMBAU SELURUH KADES UNTUK TIDAK GUNAKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYUSUNAN APBDES

banner 728x90

EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, tidak mau mendengar ada Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Empat Lawang ini, merancang APBDes menggunakan jasa pihak ketiga.

Hal ini ditegaskannya saat membuka Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa, di Pendopoan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Empat Lawang, Selasa (29/1).

“Saya tidak mau mendengar lagi ada Kades menyusun APBDes menggunakan pihak ketiga, saya tidak mau lagi dengar itu. Dan saya minta Kades mampu menyusun APBDes sendiri tidak menyuruh pihak ketiga,” tegas Joncik.

Terkait masalah Dana Desa (DD), Joncik kembali mengingatkan DD tersebut sangat besar dan bukan untuk bagi-bagi. Tapi DD untuk memakmurkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Desa.

“Jangan sampai ada Kades terakit masalah hukum, dan saya tidak mau mendengar DD cair ada Kades nyari istri lagi saya akan cabut SK Kades itu,” ujarnya.

Daerah dia pimpin ini dijelaskan Joncik, harus menerapkan Sistem Tatakelola Keuangan Desa (Siskeudes). Karena ini penting untuk mengawasi sistem keuangan Desa.

“Sebenarnya ini sudah diterapkan ditahun 2017 yang lalu, tapi ditahun 2018 tidak diterapkan lagi. Jadi ini kemunduran bagi kita, dan di pastikan tahun ini Empat Lawang tidak mendapatkan WTP. Karena salah satunya tidak menerapkan Siskeudes tahun lalau,” jelasnya.

Dirinya berharap dengan Workshop ini, dapat memajukan Kabupaten Empat Lawang yang lebih baik lagi. Kalaupun masih belum mengerti adakan Bimtek.

“Sekali lagi saya tidak mau mendengar penyusunan APBDes dipihak ketigakan. Kalau belum bisa tanya pada kami, BPKAD, orang Empat Lawang ini punya kemampuan tidak mungkin tertinggal,” pungkasnya.

Bagikan

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed