oleh

Proyek Peningkatan Jalan Lubuk Kembang – Pagar Gunung Diduga Berbau Korupsi dan Mark up

banner 728x90

REJANG LEBONG-Proyek peningkatan jalan Lubuk  Kembang – Pagar Gunung senilai Rp723,790,000,00; mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah masyarakat dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi, dilakukan Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over ( PHO ) antara Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), bila berakhir masa Pemeliharaan, maka dilakukan Final Hand Over ( FHO ) atau Serah Terima Akhir.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

Meskipun proyek tersebut sudah PHO oleh dinas terkait, tidak membuat masyarakat berhenti berkomentar sebab proyek tersebut dinilai hanya mengutungkan spihak  karena kualitas bangunan dibawah standar .

Sebab pembangunan peningkatan kualitas jalan  dari Desa lubuk kembang menuju Pagar gunung kabupaten Rejang Lebong  itu terkesan dipaksakan.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

Padahal menurut Standard Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan Hotmix tidak diperbolehkan dipasang dalam keadaan berair sebab akan mempengaruhi kualitas bangunan jalan jangka panjang karena agregat hotmixnya tidak akan menyatu.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

Menurut Kepala Bidang Bina Marga (PUBM) Kabupaten Rejang Lebong yang di temui media ini setelah terlebih dahulu tim Wartawan Reaksi Cepat (WRC) Bengkulu Post melakukan investigasi guna melihat langsung lokasi seperti yang di tuturkan beberapa warga setempat ,Kabid PUBM Rejang Lebong,Suandi menyayangkan hasil proyek tersebut.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

“Waktu dihamparan Aspal harus mencapai 160 derajat, jika tidak spesifikasinya sudah tidak sesui SOP,” terang Kabid.

Kabid  menyebutkan jika aspal dihamparkan pada lokasi basah maka kualitas bangunan sangat diragukan, karena melanggar prosedur,apalagi ditambah dengan mengurangi spesifikasinya,itu sangat fatal sekali.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

Sebagai pembuktian laporan beberapa aktifis pembangunan juga komentar warga setempat seharusnya dinas terkait melakukan uji laboratorium tentang kualitas bangunan tersebut.

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 24 Januari 2019

“Kami siap melakukan uji laboratorium jika ada perintah lembaga negara, seperti BPK atau pengadilan,” tutur Kabid.

Di Mark-Up

Terpisah Aktivis Penggiat anti Korupsi akan terus mendesak penegak hukum segera melakukan audit lapangan sehingga semua bisa transparan karena ulah oknum pemborong nakal yang hanya mencari keuntungan pribadi bisa diperkecil.

Proyek yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rejang Lebong  dari APBN 2018 itu senilai Rp 723,790, 000.00 terindikasi markup.

“Kuat dugaan ada indikasi korupsi. Kita jangan melihat bangunan setelah selesai tetapi juga teknis kerja sesuai SOP,” terang salah seorang Aktivis Pembangunan dan Anti korupsi Kabupaten Rejang Lebong  beberapa waktu lalu.

Diduga adanya tindakan mark up disitu, diharapkan para penegak hukum tidak tinggal diam.

Saat dikonfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Bidang  Bina Marga (PUBM) Kabupaten Rejang Lebong,Suandi, perihal temuan dilapangan tersebut mengamini proyek itu dikerjkan tidak sesuai SOP dan akan segera memanggil Penanggung Jawab CV Rebus Karya selaku Kontraktor Pelaksana dan CV Tri Putra Bengkulu selaku Konsultan Pengawas untuk mempertanyakan kinerjanya.

CV Rebus Kaya yang di Pimpin Sdr. Rustam yang beralamat di Jalan Iskandar Ong Kota Curup selaku Kontraktor pelaksana proyek tersebut telah beberapa kali di datangi ke kantor perusahaan  untuk dilakukan koordinasi perihal temuan tersebut dilapangan tetapi pihak perusahaan selalu alpa di tempat.(DARLIN/KENEDI)

 

Bagikan

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed