oleh

Mian: SK BKN dan SKB PTDH Beda Substansi!

banner 728x90

BENGKULU UTARA,bengkulupost.co.id-Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan terhadap sejumlah ASN di Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri dan 1 Lembaga menuai protes dari sejumlah pihak. Banyak yang mengaitkan keputusan ini dengan Surat BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 22 November 2012 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana.

Menurut sejumlah pihak, mengacu pada SK BKN tahun 2012 tersebut, seharusnya pemerintah daerah bisa menunda dan tidak perlu terlalu terburu-buru mengajukan pemecatan terhadap ASN yang terjerat kasus korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Menanggapi hal ini, Bupati BU, Ir. Mian melalui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika BU, Dodi Hardinata dalam press releasenya, Jum’at (18/1) menegaskan antara Surat BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 22 November 2012 dengan SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga berbeda substansi.

Ia menjelaskan, jika dicermati, Surat BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 22 November 2012 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana, tidak memiliki ruang lingkup dan batas penyelesaian pelaksanaan. Sehingga membuka celah bagi seluruh kepala daerah melakukan penundaan atau penegakan hukum yang memiliki limit waktu.

Sementara SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 memuat perihal penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Substansi SKB pada intinya adalah “Penegakan Hukum”, sedangkan hal ini tidak ada di muat dalam Surat BKN.

“Jadi, jika kita samakan, tentu sangat sulit untuk dipahami publik, karena perihal nya saja beda.  SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga, memuat subtansi “Penegakan Hukum” yang memiliki Ruang Lingkup Keputusan Yang Tegas dan Batas akhir Penyelesaian Ruang Lingkup Keputusan Bersama yang dalam hal ini diberikan ruang waktu paling lama Desember 2018. Ketentuan ini tentu tidak ada dalam substansi surat BKN sebelumnya yang meminta Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dengan limit waktu yang telah ditentukan,” paparnya.

Informasi ini, lanjut Dodi, harus sampai ke masyarakat sehingga jangan ada perbedaan pendapat dan pandangan soal SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga dan surat BKN sebelumnya.

“Silakan chek di seluruh Indonesia melalui website resmi, apakah ada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak melaksanakan SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga. Jawabannya, SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga ini dijalankan oleh Seluruh Pemerintah Daerah,“ tegasnya.

Sementara itu Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris Daerah Dr. Haryad, S.Pd, MM, M.Si  juga menjelaskan bahwa semua sudah dibahas bersama dengan seksama berdasarkan regulasi yang ada.

“Bagi para pihak yang terkena dampak SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga. Dapat langsung berkoordinasi dengan pengurus Korpri Kabupaten untuk meminta bantuan advokasi, dan kita akan fasilitasi,” ujarnya.(SUPRIYADI) 

Bagikan

Tentang Penulis: Adjie Satria

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed