oleh

HARUN : TAHAPAN PILKADES TELAH SESUAI PROSEDUR

banner 728x90

Kepahiang – Bengkulu Post.co.id,Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang Harun, SE.Ak, M.Si.CA mengatakan kepada media perihal pengaduan beberapa cakades ( calon kepala desa ) yang mengikuti pilkades serentak beberapa waktu lalu mengenai adanya indikasi kecurangan diwilayah pemilihan pilkades Kabupaten Kepahiang telah di tindaklanjut urainya saat ditemui diruang kerjanya Kamis ( 6/ 11 ).

Dikirim oleh Bengkulu Post pada Kamis, 06 Desember 2018

Harun menerangkan ” Permasalahan pengaduan terkait pilkades dibeberapa desa yang laporannya masuk ke Inspektorat daerah Kabupaten Kepahiang telah dilaporkan kepada Bupati dan beliau memerintahkan untuk membentuk tim ( unsur ) terdiri dari unsur Inspektorat, Camat, Kesbangpol dan Sekda ” Selanjutnya menurut Inspektur ” Tim turun ke lapangan berdasarkan laporan tersebut untuk menganalisa, mengevaluasi apakah pengaduan tersebut dapat mengganggu tahapan pilkades atau tidak ” ujarnya.
Ipda mengatakan ” Setelah tim turun ke bawah ( lapangan ) melakukan wawancara, meriksa secara administrasi maka berkesimpulan bahwa secara umum protes tersebut tidak matrial untuk mempengaruhi proses pilkades selanjutnya, Karena sesuai Permendagri untuk memberikan masukan kepada Bupati ” sampai Inspektur.
Harun menjelaskan ” Selanjutnya Bupati dapat mengesahkan hasil pilkades dan Dasar pelantikan Pilkades ” sampainya.
Beliau menambahkan ” Terkait dengan ada unsur delik aduannya yang tidak terkait dengan pilkades murni, Misalnya money politik itu adalah unsur pidana akan diserahkan kepada Kepolisian ” terang Harun.
Ditanya mengenai mengapa warga yang telah pindah domisili ( secara administrasi di Dukcapil telah pindah ke Kabupaten lain ) masih bisa mengikuti pencoblosan ?
Dengan tegas Inspektur menjelaskan ” Memang ada laporan mengenai eksodus, Tim telah membaca seluruh laporan pengaduan, Bahwa pengertian eksodus tidak tepat karena pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap ( dpt ) dan DPT tersebut telah ditandatangani seluruh cakades, karena itu berbeda pabila pemilih tersebut tidak tercatat dalam DPT ” ujarnya.
Ipda menjelaskan kembali ” Makanya tidak bisa dikatakan eksodus semestinya dalam DPT dicoret terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Pilkades dan secara tehnis penyusunan DPT adalah tanggung jawab pihak panitia pilkades ” dan tahapan Pilkades di Kabupaten Kepahiang menurutnya telah sesuai prosedur tinggal menunggu pelantikan tanggal 28 Desember ” tutup Harun. ( stv ).

Bagikan

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed