oleh

Puluhan Kepala Desa Se Kabupaten Lebong Ikuti Sosialisasi Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

banner 728x90

Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang tersenyum, orang berdiri

LEBONG,bengkulupost.co.id-Puluhan Aparatur Desa se-Kabupaten Lebong mengikuti Sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di ruang Setda Kabupaten Lebong pada Senin 03/12/2018.

Acara tersebut digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Rejang Lebong bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebong, Jl. Muara Aman Argamakmur No.1 Pelabai Lebong, Bengkulu.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri dan dalam ruangan

Kepala Kantor BPJS Cabang Rejang Lebong, Drs. Bambang Purwadjatmika mengatakan para peserta sosialisasi nantinya akan terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Jadi bukan hanya penyelenggara negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa memiliki jaminan tenaga kerja, tapi juga tepat diimplementasikan bagi aparatur desa khususnya non-PNS,” jelasnya.

Menurutnya, besaran iuran JKK 0,24 persen, JKM 0,3 persen, serta iuran JHT 3,7 ditambah 0,2 persen dari jumlah gaji yang dilaporkan.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan sosial, olehnya itu juga proses dan syaratnya harus dipenuhi,” ujarnya.

“Masih banyak pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, baik pekerja formal maupun pekerja informal yang belum mengetahui BPJS Ketenagakerjaan,”katanya.

Bambang  menjelaskan, khusus untuk pekerja di sektor informal, seperti nelayan, buruh tani, supir,tukang sapu jalan dan lain sebagainya, harus mengetahui program BPJS Ketenagerkerjaan ini.

Gambar mungkin berisi: orang berdiri dan dalam ruangan

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lebong 03/12/2018 Foto Arfan Efendi (Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan Kab. rejang Lebong)

Sebagai stimulan, Bambang mencontohkan pekerja di sektor informal, yakni misalnya supir angkot di Kabupaten Lebong yang baru saja mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ternyata keesokan harinya meninggal dunia karena dibunuh oleh orang tidak dikenal,maka saat itu juga klaim santunan kepesertaannya bisa langsung urus,dan dengan memenuhi beberapa prasyarat yang harus di penuhi maka santunan akan di cairkan sebesar 60% X 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM sesuai PP no. 44 tahun 2015).

Keluarga supir tersebut langsung mendapatkan bantuan santunan kematian serta bantuan lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat-manfaat ini yang masih belum diketahui oleh banyak pekerja.

“Padahal, universal total covered sesuai dengan Instruksi Presiden, pada tahun 2019 seluruh Indonesia harus sudah ter-cover. Ini sudah akhir tahun 2018, tetapi jumlah kepesertaan di Provinsi Bengkulu masih di bawah 30 persen,” kata salah seorang Anggota DPRD Kabupatewn Lebong saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik BPJS Ketenagakerjaan.

“Terutama untuk sektor informal yang lebih ditingkatkan, karena di sini masih sedikit yang tahu apa manfaat yang diperoleh jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tambah .

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)”. Keempat jaminan ini diperuntukkan bagi pekerja di perusahaan-perusahaan maupun pekerja mandiri.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 14, Undang Undang No.24 Tahun 2011, bahwa : “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial”. Pemberi kerja agar mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun untuk didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, kecuali Program Pensiun yang pelaksanaannya baru dimulai per 1 Juli 2015.

Peserta yang hadir dalam acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut yang bertemakan “Jaminan Sosial Bagi Aparatur Pemerintahan Desa”

Acara tersebut dihadiri setidaknya  oleh Pejabat Desa dan perangkat dari 93 yang ada di Kabupaten Lebong.Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi bengkulu  Y. Aris Daryanto yang dalam hal ini di wakili  oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rejang Lebong  yang juga membawahi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepahiang dan Lebong,Drs. Bambang Purwadjadmika.

Maksud dan tujuan di selenggarakannya acara tersebut adalah ,sebanyak 93 Desa yang berada di wilayah hukum Kabupaten Lebong yang memilik kurang lebih sebanyak 1.470 pekerja,terbagi atas pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah.Diharapkan melalui Pemerintahan Desa dengan Dana ADD mampu mengakomodir dan mencantumkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai cantuman Peraturan Bupati yang mengatur perihal ADD paling lambat untuk tahun 2019.Perangkat Desa membayarkan  iuran  BPJS Ketenagakerjaan melalui komponen kesejahteraan lainnya secara kolektif sampai diadakannya RAPBDesa yang mengakomodir pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa.

Dan untuk diketahui, pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif. Ditambahkan pula bahwa bagi pekerja penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri maupun Honor Daerah juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan hari tua (JHT) yang didaftarkan secara bertahap.
Perubahan dari PT.Jamsostek (Persero) menjadi “BPJS Ketenagakerjaan” sudah diberlakukan terhitung 01 Januari 2014 yang lalu, diberitahukan kepada seluruh peserta BPJS  Ketenagakerjaan terkait dengan kegunaan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) tetap berlaku dan dapat dipergunakan tanpa mengurangi fungsinya.

Dikatakannya, pihaknya berbeda dengan BPJS Kesehatan. Untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun pekerja melakukan pendaftaran dengan beberapa cara.

“Pertama, menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau bisa juga melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office bank kerjasama,atau melalui agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan yang telah di lengkapi legalitas keanggotaannya” ujarnya.

Lalu, mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan (F1). Kemudian, mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja (F1a).

“Terakhir, membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.(adv/ARFAN EFENDI Agen BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rejang Lebong)

 

Bagikan

Tentang Penulis: Adjie Satria

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed