oleh

Pembayaran Insentif Pemungutan PPJ Terkesan Mengabaikan Rekomendasi BPK

banner 728x90

BENGKULU UTARA-Pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp 164 juta lebih, menjadi salah satu temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016. Dalam laporan tersebut BPK menyebut, pembayaran insentif pemungutan PPJ tidak sesuai dengan makna pemberian insentif pemungutan. Karena itu, BPK merekomendasikan agar pembayaran insentif dihentikan.

Tapi, meski rekomendasi sudah jelas menyebutkan demikian, Bapenda BU ternyata tetap membayarkan insentif PPJ pada anggaran tahun 2017. Berdasarkan tabel belanja pegawai pada LHP LKPD Pemkab Bengkulu Utara tahun 2017, tertera pembayaran insentif pemungutan PPJ sebesar Rp 70 juta.

Ketika dikonfirmasi inibengkulu.com Kamis (8/11), Kepala Bapenda BU, Sugeng mengakui ada pembayaran insentif pemungutan PPJ pada tahun 2017 sebesar Rp 70 juta. Tapi ia berdalih, nilai sebesar Rp 70 juta itu bukan untuk pembayaran insentif pemungutan PPJ yang dilakukan pada tahun 2017, melainkan untuk pembayaran insentif pemungutan PPJ triwulan IV tahun 2016.

“Pencairan itu untuk membayar insentif triwulan 4 tahun 2016. Sebab pada tahun 2016, yang dibayarkan baru untuk triwulan 1, 2 dan 3, sementara triwulan 4 belum. Untuk diketahui, dalam PP No. 69 tahun 2010, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah diperbolehkan penganggarannya pada tahun berikutnya jika belum dilakukan pada tahun berjalan,” jelas Sugeng.

Disampaikan Sugeng, pada pasal 10 PP No 69 tahun 2019 menyebutkan, Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui,
pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sementara untuk insentif pemungutan PPJ yang dilakukan tahun 2017, lanjut Sugeng, sudah pihaknya hentikan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hal ini juga seiring dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No 31 tahun 2017 tentang TPP. Dimana ASN yang sudah mendapatkan TPP tidak lagi diperbolehkan menerima insentif.

“Jadi kalau di tahun mendatang insentif pemungutan PPJ ini akan dibayarkan, yang bisa menerima hanya bupati dan wakil bupati selaku penanggungjawab, sebab mereka tidak menerima TPP seperti ASN,” tandasnya.(SUPRIYADI)

Bagikan

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed