oleh

Berminat Jadi Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022, Ini Syaratnya

banner 728x90

JAKARTA-Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers membuka pendaftaran untuk menjadi anggota periode 2019-2022. Pendaftaran dibuka 3-23 Oktober 2018.

Pendaftaran anggota Dewan Pers dibukan setelah masa bakti periode ini akan berakhir Februari 2019. BPPA menetapkan syarat umum dan syarat administrasi untuk menjadi anggota Dewan Pers.

Syarat umum terdiri atas:

1. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

2. Memiliki integritas pribadi.

3. Memiliki sense of objectivity dan sense of fairness.

4. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

5. Calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan.

6. Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers.

7. Calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya.

Sementara syarat administrasi terdiri atas:

1. Mengajukan surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers.

2. Bersedia menandatangani dan mematuhi pakta integritas.

3. Membuat surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana atau mantan terpidana.

4. Menyertakan surat rekomendasi dari salah satu organisasi pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

5. Menyertakan tanda pengenal yang masih berlaku.

6. Menyertakan riwayat hidup.

7. Menyertakan pas foto terbaru ukuran 4×6 dua lembar.

8. Untuk calon dari unsur wartawan harus memiliki jenjang wartawan utama dan masih menjalankan kerja jurnalistik di perusahaan pers yang memenuhi UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers dengan dibuktikan surat keterangan dari penanggung jawab media yang bersangkutan (formulir disediakan BPPA dan dapat diunduh di link https://goo.gl/5xgWy5 ).

Lalu, untuk calon dari unsur pimpinan perusahaan pers harus masih aktif dengan menyertakan surat keputusan pengangkatan dari perusahaan pers bersangkutan yang memenuhi UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Kemudian, untuk unsur tokoh masyarakat harus menyertakan surat pernyataan tidak sedang bekerja sebagai wartawan, tidak sedang menjadi pimpinan perusahaan pers, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan menjadi pejabat publik.

Selanjutnya, berkas pencalonan dikirim ke alamat surat elektronik sekretariat@dewanpers.or.id atau dikirim ke alamat Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No 32, Jakarta Pusat. (telp. 021-3504877-75).

Direncanakan pada awal November 2018, BPPA telah selesai melakukan seleksi administrasi dan memilih 18 nama calon. Selanjutnya BPPA akan meminta publik dan komunitas pers untuk memberikan masukan atas 18 calon tersebut.

Setelah itu, awal Desember 2018, BPPA akan memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022 yang terdiri atas tiga dari unsur wartawan, tiga dari unsur pimpinan perusahaan pers, dan tiga dari unsur tokoh masyarakat.

Nama-nama terpilih tersebut diserahkan oleh BPPA kepada Dewan Pers untuk diteruskan kepada Presiden. Anggota Dewan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

BPPA yang dibentuk oleh Dewan Pers beranggotakan tujuh orang, yaitu Margiono, Jajang Jamaludin, Bambang Santoso, Hassanein Rais, Nasihin Masha, Suryopratomo, dan Yadi Hendriana.

Mereka mewakili tujuh organisasi pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Anggota BPPA menunjuk Margiono sebagai Ketua BPPA, dan Jajang Jamaludin sebagai Sekretaris.(ABDUL/MIF)

Bagikan

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
BENGKULUPOST.CO.ID adalah Situs Berita Online yang mempublikasikan informasi harian secara Real Time. BENGKULUPOST.CO.ID berbadan hukum PT Megapers Media Informasi.Akta Notaris No.39 Tanggal 29 Juni 2016 ,Elia Heriani,SH,M.Kn,Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016578.AH.01.11.tahun 2016 Tanggal 11-07-2016 NPWP: 76.471.666.8-327.000 Telpon.: 0822 9011 3369/0822 9011 3379

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed